Seiring berkembangnya perkembangan teknologi, memunculkan adanya tindak kejahatan dalam ruang siber seperti data forgery, illegal transaction, dan sebagainya yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kejahatan tersebut. Tindak kejahatan ini tidak hanya bersifat nasional maupun transnasional Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan dalam penangangan tindak kejahatan siber internasional di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan berbagai isu di Indonesia dengan analisa efektifitas dari undang-undang siber di Indonesia termasuk sanksi pidana yang telah diatur, efektifitas dari pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus kejahatan siber internasional serta beberapa sektor di Indonesia yang dapat ditingkatkan khususnya dalam proses investigasi yang melibatkan negara lain. Penelitian ini mengambil salah satu perjanjian internasional yang telah mengatur beberapa aspek mengenai kejahatan siber yaitu the Budapest Convention. Mengingat Indonesia bukan bagian dari konvensi ini, oleh karena itu hal-hal yang dapat dipertimbangkan Indonesia dari isi konvensi ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung. Prinsip-prinsip ini akan menjadi guideline untuk Indonesia untuk mengatasi isu yang terjadi seperti dalam hal membuat atau merevisi undang-undang yang berlaku, mengembangkan skill pemerintah yang terlibat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum menjadi bagian dari konvensi ini, namun isi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak mengadopsi substansi material dari konvensi Budapest. Oleh karena itu, sebagai negara bukan bagian dari konvensi, untuk mengembangkan regulasi dan implementasi kejahatan siber, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi Budapest.