Sebagai negara hukum, setiap aspek kehidupan masyarakat, negara dan pemerintah harus berpedoman pada hukum. Cita-cita dan tujuan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Secara konstitusional, konsep negara hukum menjadi landasan dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Salah satu upaya mewujudkan negara kesejahteraan adalah dengan meningkatkan perekonomian negara melalui inovasi dan kreativitas masyarakatnya. Dalam kaitan ini, penting bagi negara menyediakan instrumen hukum untuk melindungi karya inovasi dan kreativitas yang dihasilkan. Dalam konsep hukum, perlindungan karya hasil inovasi dan kreativitas ini diatur dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Masalahnya, hingga saat ini, salah satu bidang HKI yang masih sering dilanggar adalah Hak Cipta, pembajakan di bidang musik yang sangat marak dan menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Dalam perkembangannya, peran platform streaming musik mulai terlihat dan pernah digadang-gadang menjadi solusi untuk menurunkan angka pembajakan di Indonesia. Alasannya, karena layanan di platform ini menyediakan lagu-lagu digital dengan harga terjangkau melalui sistem sewa lagu sehingga mendapatkan sambutan dari kalangan milenial. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah belum adanya regulasi yang memadai terkait perhitungan dan pembayaran royalti musik streaming itu. Platform musik streaming akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemegang hak dan negara jika didukung dengan regulasi yang jelas dan lengkap. Sebaliknya, tanpa regulasi yang memadai, banyak masalah lain yang akan muncul, seperti terjadinya kesalahan pembayaran dan ketimpangan pendapatan royalti. Untuk itu, Indonesia perlu belajar dari industri musik Amerika Serikat (AS) yang juga merupakan anggota Berne Convention, khususnya kemajuan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta AS untuk menjadi referensi ideal dalam rangka pembentukan regulasi yang memadai terkait royalti streaming musik.