Simanjuntak, Rebeka Tiramine (2020) Euthanasia dan pengaturan hukumnya di dalam KUHP ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
![Title [thumbnail of Title]](http://repository.uph.edu/style/images/fileicons/text.png)
Title (35).pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (865kB) | Request a copy
Preview
ToC.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (516kB) | Preview
Preview
Abstract.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (95kB) | Preview
Preview
Chapter 1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB) | Preview
Preview
Chapter 2.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB) | Preview
Preview
Chapter 3.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (774kB) | Preview
Preview
Chapter 4.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (2MB) | Preview
Preview
Chapter 5.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Share Alike.
Download (485kB) | Preview
Preview
Biblography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (507kB) | Preview
Abstract
Euthanasia adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dengan melakukan penghilangan nyawa akan dirinya sendiri. Euthanasia secara garis besar digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pasif dan aktif. Di Indonesia baik eutanasia pasif maupun eutanasia aktif sebenarnya dilarang oleh Pasal 344 Tindak Pidana, dan Penjelasan Pasal 11 Etika Dokter tetapi kita dapat melihat praktek dokter mencabut alat bantu hidup dari pasien. Euthanasia menciptakan adanya hak untuk mati yang menurut sebagian orang melanggar hak untuk hidup, tetapi di beberapa negara yang melegalkan Euthanasia berpendapat bahwa itu adalah bagian dari penentuan nasib sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang-undang yang mengatur tentang batasan tindakan Euthanasia agar tercipta keadilan serta kepastian dalam penanganan kasus tersebut. Dalam perspektif teori keadilan yang bermartabat, Indonesia dipandang sebagai negara yang menghormati hak untuk hidup karena hukum positif pada Pasal 344 melarang dengan tegas Euthanasia aktif. Namun, dalam kasus Euthanasia pasif masih ada beberapa pertimbangan yang membuat jenis euthanasia ini dengan terpaksa dilaksanakan dan dalam penerapan keadilan bermartabat maka tenaga medis haruslah mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Oregon, dan Selandia Baru merupakan tiga dari banyak negara yang telah melegalkan euthanasia aktif. Meskipun eutanasia memungkinkan, namun ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pasien agar permintaannya mati secara bermartabat dapat dipenuhi atau diperbolehkan untuk melakukan euthanasia.
Kata kunci: Euthanasia, Hukum, Keadilan Yang Bermartabat
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Creators: | Creators NIM Email ORCID Simanjuntak, Rebeka Tiramine NIM01051170200 beccatiramine12@gmail.com UNSPECIFIED |
Contributors: | Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Prasetyo, Teguh NIDN0606076101 UNSPECIFIED Thesis advisor Ginting, Yuni Priskila NIDN UNSPECIFIED |
Uncontrolled Keywords: | Euthanasia; Law; Dignified Justice |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Law Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Law |
Depositing User: | Users 8141 not found. |
Date Deposited: | 28 Jan 2021 04:00 |
Last Modified: | 28 Jan 2021 04:00 |
URI: | http://repository.uph.edu/id/eprint/13657 |