Manusia semakin bergantung pada penggunaan teknologi dan otomatisasi dalam kehidupan mereka, termasuk untuk keperluan militer dan pertahanan. Hal ini terbukti melalui investasi negara untuk mengembangkan teknologi senjata baru dan keberadaan senjata “cerdas”. Senjata yang menggunakan sistem otonom dikenal sebagai Autonomous Weapons Systems ["AWS"] yang dapat memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Manfaat penerapan AWS mencakup pengurangan biaya perang dan jumlah tentara yang perlu membahayakan nyawa mereka, serta presisi dalam penargetan. Namun, senjata tersebut kurang dapat diandalkan maupun diprediksi di dalam cakupan operasinya yang luas, dan ini dapat membahayakan obyek serta manusia yang bukan merupakan target militer. Selain itu, mendelegasikan keputusan untuk menyerang dan mengambil nyawa manusia ke sebuah benda mati yang tidak memiliki etika dan empati dapat menghilangkan martabat manusia. Pembuatan dan penggunaan AWS wajib dilakukan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional atau International Humanitarian Law [“IHL”], yang mengatur pelaksanaan peperangan. Saat ini, IHL hanya dapat mengatur AWS secara luas melalui prinsip-prinsip IHL serta Pasal 36 dari Protokol Tambahan I pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, tetapi ada masalah-masalah yang IHL tidak dapat benahi. Sebelum timbulnya perjanjian internasional dan kebiasaan internasional untuk mengatur AWS secara spesifik, negara-negara wajib mengembangkan dan menggunakan AWS sesuai dengan Martens Clause. Martens Clause adalah klausul dengan sifat customary yang digunakan ketika ada hal-hal tertentu yang belum diatur oleh hukum tertulis demi mencegah tindakan sewenang-wenang dalam perang. Dalam mengembangkan dan menggunakan AWS, klausul ini mewajibkan negara-negara untuk memastikan kualitas AWS yang dikembangkan, menggunakan senjata ini dengan kontrol manusia yang cukup, serta melakukan penyempitan cakupan operasional AWS. Tanggung jawab dan akuntabilitas dalam peperangan harus selalu ditanggung oleh manusia, dan bukan mesin.