Dengan berkembangnya kecanggihan teknologi dalam era globalisasi, ketergantungan terhadap alat teknologi pun semakin bertambah. Peralihan kegiatan ekonomi maupun aktivitas sehari-hari ke ranah digital pun menyebabkan masyarakat seringkali menyimpan data pribadi mereka ke dalam platform digital, terutama platform e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual-beli barang dan/atau jasa dimana konsumen harus mengisi data pribadi mengenai identitas dan juga informasi finansial seperti data kartu kredit. Walaupun konsumen berekspektasi bahwa data mereka akan tetap aman, namun nyatanya sudah beberapa kali terjadi kasus kebocoran data dari platform-platform e-commerce. Bahkan, kasus-kasus ini seringkali bertemu jalan buntu, dimana konsumen kemungkinan besar tidak akan mendapatkan ganti rugi maupun keamanan datanya kembali. Pentingnya usaha e-commerce seharusnya menjadi salah satu pemicu utama bagi pemerintah untuk memastikan hukum mengenai kewajiban bisnis e-commerce sebagai penyedia platform dan mengenai upaya hukum yang bisa diambil oleh konsumen yang menjadi korban pencurian data pribadi elektronik untuk mendapatkan kompensasi yang setimpal. Namun, walaupun Indonesia sudah memiliki hukum siber, dalam pelaksanaannya konsumen seringkali dirugikan akibat kurangnya wawasan mengenai opsi hukum yang tersedia serta sulitnya mengimplementasikan hal tersebut akibat sumber hukum di Indonesia yang terfragmentasi. Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisa upaya hukum apa saja yang tersedia bagi korban pencurian data pribadi elektronik melalui e- commerce dan bagaimana mekanisme permintaan ganti rugi untuk korban yang telah diatur oleh undang-undang di Indonesia, dari segi hukum pidana maupun perdata, dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan yang khusus meliputi hukum siber yang mengatur perilaku tindak pidana atau kejahatan siber yang dilarang sekaligus kewajiban platform e-commerce terhadap pemilik data pribadi yang disimpan dalam system elektronik nya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat sanksi hukum secara pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda maupun perdata berupa ganti rugi terhadap korban pencurian data pribadi digital yang diatur dalam undang-undang, walaupun memang mungkin belum sepadan dengan kerugian yang dialami korban.