Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pewakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, salah satu syarat notaris bisa mendapatkan izin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah memiliki sertifikat kompetensi bidang perwakafan. Hingga saat ini belum ada notaris yang mendapatkan sertifikat kompetensi perwakafan karena ketiadaan peraturan Menteri Agama mengenai persyaratan kompetensi persyaratan tersebut. Penelitian ini menggali kompetensi yang harus dimiliki notaris sebagai PPAIW wakaf saham dan dampak apabila wakaf saham yang menyebabkan akuisisi tidak dibuat dalam bentuk akta notariil dengan metodologi yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai PPAIW notaris harus memiliki 5 kompetensi, yaitu: 1. syariat dan undang-undangan terkait perwakafan, 2. Perseroan Terbatas, 3. Pasar Modal, 4. Perancangan Akta Ikrar Wakaf, dan 5. Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun dampak apabila Akta Ikrar Wakaf tidak dibuat dalam bentuk akta notariil pada saat wakaf saham menyebabkan akuisisi adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan menerima perubahan anggaran dasar dari pemegang saham yang prosedur akuisisi-nya tidak disetujui. Sehubungan dengan temuan tersebut, Menteri Agama diharapkan mampu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Agama sehubungan dengan prosedur wakaf saham termasuk mengatur mengenai kompetensi persyaratan yang harus dimiliki notaris sebagai PPAIW/Under Minister of Religious Affairs Number 73 of 2c013 on Procedure to Endow Movable Objects Other Than Money Through Waqf (MoRA Waqf Procedure), notary may acquire permit to act as an Aqwaf Declaration Deed Maker Officer (ADDM) if he has obtained competency certification in awqaf field. To date no notary has ever acquired that certification because the Minister of Religious Affairs has not yet set the competency requirements. This aim of this research is to explore competencies that must be mastered by notary to act as an ADDF and to explore the impact if the Awqaf Declaration Deed is not made in form of notarial deed using juridical-empirical methodology. This research indicates as a ADDM, notary must master in 5 competencies, namely: 1. Shariah and positive law aspects of awqaf, 2. Company Law, 3. Capital Market, 4. Awqaf Declaration Deed Drafting and, 5. Money Laundering. Further, if an acquisition happens but the Awqaf Declaration Deed is not made in notarial form, then Ministry of Law and Law will not accept any amendment of articles of association or company data from the shareholders whose acquisition are not obtaining approval from Ministry of Law and Human Rights.