Perkembangan industri kreatif di Indonesia menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk meningkatkan modal kerja guna mengembangkan usahanya. Peningkatan modal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, salah satu faktor penting yang harus ada dalam perjanjian kredit adalah jaminan. Para pelaku industri kreatif, biasanya hanya bisa menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta sebagai jaminan. Karena Hak Cipta tergolong benda bergerak tidak berwujud maka Hak Cipta hanya dapat dijadikan jaminan fidusia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji landasan peraturan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan implementasinya pada bank BTPN. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berdasarkan pada analisis norma – norma hukum, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, diperlukan pula lembaga appraisal untuk memastikan nilai ekonomi Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit secara sepadan dengan nilai hutangnya. / The development of creative industries in Indonesia is a driving factor for businesses to increase working capital in order to develop their businesses. This capital increase can be done by applying for credit to the bank. In accordance with the principle of bank prudence, one of the important factors that must be in the credit agreement is the guarantee. Creative industry players, usually can only submit Intellectual Property Rights (IPR) especially Copyright as collateral. Because Copyright is classified as an intangible moving object, Copyright can only be used as a fiduciary guarantee. This research is intended to review the legal basis on Copyright as a fiduciary guarantee and its implementation to bank of BTPN. As normative juridical research, this research is based on the analysis of legal norms, from the Civil Code, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee, Law No. 28 of 2014 on Copyright and other relevant regulations. From this research, it can be concluded that there are still special regulations that further regulate copyright as a credit guarantee. In addition, it is also necessary for appraisal agencies to ensure the economic value of Copyright can be used as a credit guarantee in a commensurate with the value of its debt.