Perkembangan dalam era teknologi berdampak besar dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek finansial. Kehadiran dari teknologi finansial memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan mendapatkan pinjaman uang secara online. Sehingga semakin banyak bermunculan perusahan berbasis teknologi informasi yang menyediakan lanyanan pinjam meminjam uang atau seringkali disebut dengan Peer-to-Peer Lending (P2PL). Tetapi, dalam prakteknya, terdapat banyak perusahan P2PL yang beroperasi tanpa ijin di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan, dengan munculnya layanan P2PL terdapat banyak resiko yang mengancam debitur dalam bisnis fintech ini. Resiko tersebut antara lain tingginya biaya bunga yang harus dibayar pelanggan, proses penagihan yang tidak adil, dan penyebaran data pribadi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelanggan layanan teknologi finansial ini masih menimbulkan kekhawatiran yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum peminjam pinjaman dalam industri pinjam meminjam peer-to-peer secara online yang beroperasi tanpa izin di Indonesia. Penelitian ini menganalisa mengenai regulasi pengawasan terhadap layanan Financial Technology berbasis P2PL dalam hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap hak debitur pada layanan P2PL yang beroperasi tanpa izin di Indonesia menggunakan penelitian yuridis normatif. Menyadari masalah ini, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyusun hukum dan peraturan untuk melindungi debitur dalam pinjam meminjam online khususnya dalam aspek P2PL ilegal yang beroperasi izin.