Keabsahan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan terbuka yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/POJK.04/2020

Gunawan, Yudi (2021) Keabsahan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan terbuka yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/POJK.04/2020. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (1).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (68kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (137kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (210kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB)
	Text (Chapter3) Chapter III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (194kB)
	Text (Chapter4) Chapter IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (280kB)
	Text (Chapter5) Chapter V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (270kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (75kB) | Preview

Abstract

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. sebagai sebuah perusahaan terbuka menyelenggarakan RUPS melewati ketentuan pasal 78 ayat 2 UUPT. Hal ini didasarkan pada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 Maret 2020 yang mengizinkan perusahaan terbuka untuk memundurkan pelaksanaan RUPS Tahunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sampai jangka waktu 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan (2) mengkaji dan menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat atas risalah RUPS yang melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris serta analisis yang digunakan adalah deduktif analitis. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa (1) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 2 UUPT. Namun demikian, tidak ada satu pasal pun di dalam UUPT yang mengatur sanksi atau akibat hukum apabila RUPS yang diselenggarakan melewati batas ketentuan yang telah ditetapkan di pasal 78 ayat 2 UUPT. (2) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS, risalah RUPS yang dibuat di hadapan Notaris disebut dengan akta berita acara RUPS yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena merupakan akta otentik. Meskipun RUPS dilaksanakan melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka akta berita acara RUPS tersebut tetap sah selama pembuatan akta telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil serta tidak ada pihak yang menggugat pelaksanaan RUPS tersebut./The Annual General Meeting of Shareholder (GMS) must be held no later than 6 (six) months after the end of the financial year in accordance with article 78 paragraph 2 of Law Number 40 Year 2007 Company Law. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. as a public company held a GMS through the provisions of article 78 paragraph 2 of the UUPT. This is based on the Financial Services Authority Letter Number S-92/D.04/2020 of 2020 concerning Relaxation of The Obligation to Submit Reports and Implementation of the General Meeting of Shareholders on March 18, 2020 allowing public companies to postpone the implementation of the Annual GMS as a result of the Covid-19 pandemic until a period of 2 (two) months from the deadline for the obligation to hold the Annual GMS. This study aims to (1) review and analyze the regulation on the Annual General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies held past the deadline specified by the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 and (2) review and analyze the validity of notarial deed made on the minutes of GMS that passed the specified time limit. This research is qualitative research using empirical juridical methods and the analysis used is analytical deductive. The approach used in this study are legislation approach and case approach. From the results of the study, it was concluded that (1) Annual General Meeting of Shareholders must be held within a period of not later than 6 (six) months after the end of the financial year in accordance with the provisions of Article 78 paragraph 2 of Company Law. However, there is not a single article in Company Law that regulates sanctions or legal consequences if the GMS held exceeds the limit of provisions set out in article 78 paragraph 2 of Company Law. (2) Every GMS shall be made minutes of GMS, minutes of GMS made before a Notary public called by deed of minutes of GMS that have perfect evidentiary power because it is an authentic deed. Although the GMS is carried out past the stipulated time limit, the deed of minutes of the GMS event remains valid as long as the deed has met the formal requirements and material requirements and no party is suing the GMS.

Actions (login required)

View Item