Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis namun selain menyatukan 2 (dua) orang yang berbeda perkawinan juga menimbulkan akibat hukum persatuan harta maupun utang yang timbul setelah adanya perkawinan, maka pasangan marital dengan persatuan harta secara tanggung renteng bertanggungjawab atas utang pada para kreditor, apabila utang-utang melebihi aset-aset yang dimiliki atau terjadi keadaan gagal bayar maka dapat diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang mengisyaratkan adanya utang yang telah jatuh tempo sehingga dapat dilakukan penagihan oleh 2 (dua) kreditor atau lebih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep harta bersama dapat dijadikan pembayaran utang apabila terjadi keadaan pailit pada pasangan marital dalam persatuan harta apabila dibandingkan dengan pasangan marital dengan perjanjian kawin.