Penanaman modal asing dapat dipahami lebih lanjut dengan melibatkan transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penggunaannya di negara tuan rumah untuk menghasilkan kekayaan berdasarkan total atau sebagian kontrol pemilik aset. Argumen untuk instrumen hukum multilateral yang mengikat mengenai penanaman modal asing langsung terutama mencakup masalah bahwa kesepakatan investasi multilateral merupakan alat pengembangan yang penting karena akan menarik penanaman modal asing langsung yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing, transfer teknologi dan pengetahuan; itu akan memperkenalkan transparansi, prediktabilitas, dan keamanan hukum dalam proses penanaman modal asing langsung; dan undang-undang nasional tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi penanaman modal asing langsung dan bukan merupakan alternatif dari kesepakatan multilateral. Pemerintah Indonesia mengatur penanaman modal asing dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dimana selama empat dasawarsa terakhir, perilaku pemerintah terhadap investasi telah beralih dari kebijakan antagonis ke arah yang lebih mendorong secara aktif dalam hal kebijakan dan peraturannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian difokukan dengan memeriksa peraturan atau norma hukum positif. Untuk menganalisa fakta hukum, penelitian ini dibangun dengan menggunakan logika deduktif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh adalah sementara UUPM telah menjadi efek yang relatif efektif dari UUPM dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan investasi guna memaksimalkan manfaat, negara ini juga dihadapkan pada isu divestasi di salah satu sektor terdepan untuk investasi, pertambangan. Selain itu, Indonesia mengatur pembatasan kepemilikan pada bank dan beberapa sektor jasa lainnya dan persyaratan divestasi tertentu untuk perusahaan pertambangan asing berdasarkan UUPM serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, serta beberapa kondisi investasi dan persyaratan konten lokal. , telah cukup menjadi tantangan bagi investor asing saat ini dan masa depan dan merupakan contoh pertanyaan yang diajukan mengenai meningkatnya kompleksitas dan pembatasan peraturan. Bila divestasi merupakan pilihan strategis yang dibuat perusahaan yang telah dikaitkan dengan investasi sumber daya, kinerja, dan tingkat diversifikasi suatu perusahaan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu jika tidak menghilangkan, namun menurunkan persyaratan divestasi menjadi persentase yang lebih masuk akal dan saling menguntungkan untuk divestasi sekaligus mempersiapkan pengendalian peraturan yang lebih mantap untuk menghadapi efeknya. divestasi industri besar tersebut, agar lebih antre dalam rangka mendapatkan manfaat maksimal dan mencapai tujuan investasi di tempat pertama.