Perkawinan beda agama di Indonesia memang menjadi suatu hal yang perlu difasilitasi. Pelaksanaan perkawinan beda agama sangatlah sulit untuk dilakukan di Indonesia, bahkan memiliki hasil putusan yang berbeda beda. Perkawinan seharusnya adalah hak asasi manusia yang wajib diberikan kebebasan dalam pelaksanaannya. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama ini memberikan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama dalam menjalani perkawinan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah kumpulan undang-undang dan peraturan serta survey sosial terkait pelaksanaan atau pandangan masyarakat terkait perkawinan beda agama. Perkawinan seharusnya merupakan proses administrasi negara dan harus memberikan keadilan dan kebebasan sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk dapat melakukan perkawinan di bawah hukum yang sah. / Interfaith marriage in Indonesia is a complicated practice that need more attention and facilitation from the government. Interfaith marriage in Indonesia is really a hard and complicated things to be done, even there is different jurisprudence in different case. Marriage is a human rights that should be given a freedom of choice in the implementation. The emptiness of the law for interfaith marriage makes this process become uncertain in the eyes of the doers. In this thesis, the data that are being used include all the rules and regulation and also sosial survey regarding the execution and also people experience in having or looking at the interfaith marriage. Marriage should be an administrative process and not a religious process. This legal marriage process should be giving freedom to every citizen of Indonesia as their human rights.