Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak saja dilaksanakan oleh perusahaan pemerintah tetapi juga oleh perusahaan swasta baik pada perusahaan besar, menengah dan UKM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia? 3. Bagaimana sebaiknya pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mendalami peneliti mewawancara enam perusahaan mengenai partisipasi program CSR mereka. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1. Pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang tetapi ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur CSR secara spesifik namun kedua undang-undang tersebut tidak konsisten terkait dengan sanksi 2. Pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal karena beberapa sebab: a. Kendala dari pemberi CSR (perusahaan) seperti kurangya komitmen perusahaan pada tanggung jawab sosial, b. Kendala dari wilayah (pemerintah daerah) yaitu banyak pemerintah daerah bekerja menjalankan roda pemerintahan disesuaikan dengan hasrat politiknya. c. Kendala dari pemanfaat CSR (masyarakat) yaitu tanggung jawab masyarakat yang kurang disiplin. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai bantuan yang bersifat instan dan berbentuk materi atau barang. 3. Pengaturan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakan CSR berikut program-program yang lebih efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan yaitu dengan membentuk lembaga negara terintegrasi dengan kementerian sosial dan kementerian lingkungan hidup yang menyusun program dan mengatur dana masyarakat, hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang pada umumnya belum memiliki data tentang program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di daerah serta menjadi alat promosi dan komunikasi. Kata Kunci : Efisiensi, CSR, Lembaga Negara