Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial media, jangkauan komunikasi antar negara menjadi semakin dekat dan mudah. Hal ini memberikan akses pada masyarakat dunia untuk melakukan migrasi antar negara yang mengakibatkan permasalahan dalam status kewarganegaraan seorang individu. Masalah ini timbul dikarenakan banyak negara termasuk Indonesia hanya menganut kewarganegaraan tunggal yang diatur dalam undang - undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan). Peraturan kewarganegaraan tunggal tersebut melahirkan suatu komunitas imigran Indonesia yang dinamakan diaspora Indonesia. Diperkirakan diaspora Indonesia memiliki jumlah kurang lebih delapan (8) juta jiwa dan merupakan potensi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu penulisan thesis ini akan mengacu terhadap kebutuhan pengkajian terhadap UU Kewarganegaraan khususnya yang mengatur mengenai status kewarganegaraan yang dikaitkan dengan masyarakat diaspora Indonesia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparasi, yaitu dengan mewawancarai langsung diaspora Indonesia baik yang masih memiliki kewarganegaraan Indonesia maupun yang sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan revisi amandemen undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan sangat diperlukan untuk membangung bangsa Indonesia, serta untuk keadilan dan kesejahteraan diaspora Indonesia yang masih ingin berkontribusi untuk Indonesia / Along with the development of technology and social media, the communication range between countries is becoming increasingly close and easy. This gives access to the world community to migrate between countries that cause problems in an individual's citizenship status. This problem arises because many countries including Indonesia adheres only single citizenship for their citizen which stipulated in the Act No. 12 of 2006 on nationality (Citizenship Act). The single citizenship rules spawned an Indonesian immigrant community called Indonesian diaspora. Indonesian diaspora has an estimated amount of approximately eight (8) million people and is the key to build the Unitary Republic of Indonesia. Therefore, the writing of this thesis will refer to the need for a review of the Citizenship Act, especially concerning citizenship status associated with Indonesian diaspora. In this study, data collection is done by using the approach of legislation, case approach, and a comparative approach, namely by direct interviewing Indonesian diaspora of which still holding Indonesian citizenship or is already releasing his/her Indonesian citizenship. From these results, it can be concluded that the need for revision of the law amendment No. 12 of 2006 on citizenship is needed to develop Indonesia and for justice and the welfare of the Indonesian diaspora who still want to contribute to Indonesia