Dunia penyiaran ke depan akan berubah seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Sifat-sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif sekarang sudah mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analog yang telah bertahan sekian puluh tahun akan segera tergantikan oleh sistem digital, dan implementasinya segera memunculkan fenomena baru: konvergensi. Sederhananya, konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi di bidang telematika, akan terjadi peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Televisi digital (DTV/Digital Television) menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyebarluaskan video, audio, dan signal data ke pesawat televisi. Terkait dengan masalah penyelenggaraan penyiaran, khususnya tentang televisi digital, di Indonesia belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang televisi digital. Indonesia baru memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam Undang-Undang Penyiaran ini istilah tentang teknologi digital belum ada. Pada tahun 2012 sebagai dasar televisi digital telah terbit Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air), namun adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012, maka dasar hukum penyelenggaraan televisi digital menjadi hilang, artinya ada kekosongan hukum terkait bisnis televisi digital ini