Skripsi ini merupakan penelitian hukum analitik tentang perlindungan pengguna e-wallet di Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Perlindungan pengguna e-wallet sangat penting untuk perkembangan jaman dimana pembayaran transaksi telah bergeser dari transaksi fisik (offline) menjadi transaksi digital (online), terutama karena pandemi Covid-19. Meski penggunaan layanan e-wallet telah didukung oleh pemerintah, namun undang-undang perlindungan pengguna e-wallet di Indonesia masih kurang memadai terutama pada transaksi yang tidak sah. Karenanya, implementasi undang-undang yang dilihat melalui syarat dan ketentuan operator e-wallet juga tidak memadai. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah analisis komparatif atas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Singapura untuk melindungi pengguna e-wallet. Sistem hukum Singapura telah mengatur perlindungan pengguna dompet elektronik jika terjadi transaksi tidak sah berdasarkan Pedoman Perlindungan Pengguna Pembayaran Elektronik yang dikeluarkan oleh Otoritas Moneter Singapura, diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Layanan Pembayaran. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah tersebut, melainkan sejumlah undang-undang yang sampai pada batas tertentu relevan dengan masalah tersebut; Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik; dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran. Undang-undang yang berlaku di bawah sistem hukum Indonesia konsisten terkait dengan masalah tersebut, namun sudah usang dan tidak secara jelas menangani kewajiban masing-masing pihak jika terjadi transaksi yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang baru untuk mencapai kepastian hukum dan aturan hukum yang dapat ditegakkan.