Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaturan Penjaminan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan; (2) Pelaksanaan Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Hak Pengelolaan; dan (3) Konsepsi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Terlantar Dengan Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Yang Berkeadilan Antara Pemerintah Daerah dengan Investor Atau Kelompok Tani Yang Bergerak Dalam Budidaya Kedelai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empirisdengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Pengaturan Penjaminan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan, diatur dalam jaminan khusus. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak atas tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit pada bank haruslah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (2) Pelaksanaan Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Hak Pengelolaan dilaksanaan melalui dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan oleh debitur kepada kreditur dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tahap pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan (3) Konsepsi Perjanjian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (a) Konsepsi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Investor (Bank) merupakan kerja sama dalam pelayanan publik, dalam hal ini Pemerintah sebagai Penerbit Sertifikat HGU atas HPL yang digunakan dalam penjaminan Kredit pertanian di Bank, (b) Konsepsi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani Yang Bergerak Dalam Budidaya Kedelai merupakan kerjasama antara Pemerintah sebagai pemberi dan pemegang HPL dengan Kelompok Tani sebagai pihak pemohon hak atas tanah HPL. (c) Konsepsi perjanjian kerjasama antara kelompok tani dengan investor (Bank) dalam hal ini adalah perjanjian kredit atas pinjaman yang diajukan dan hak tanggungan sebagai jaminan terhadap hak atas pengelolaan tanah. Kata kunci : HPL, HGU, Hak Atas Tanah, Tanah Terlantar, Kredit, Pertanian