Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki akses pendanaan yang sifatnya beragam dan salah satu akses pendanaan yang berkembang sangat pesat dan diminati adalah melalui pasar modal. Akses pendanaan melalui wadah pasar modal ini mempersyaratkan aspek keterbukaan (disclosure) sebagai urat nadi yang perlu diterapkan secara berkelanjutan baik sebelum maupun sesudah dilakukannya penawaran umum. Selain aspek keterbukaan, terdapat juga unsur pertanggungjawaban dari Emiten untuk menggunakan atau memanfaatkan dana hasil penawaran umum berdasarkan komitmen yang diberikannya dalam Prospektus. Dalam disertasi ini, dilakukan pengkajian dan argumentasi terkait dengan (i) bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan informasi dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum oleh Emiten, (ii) bagaimana implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum oleh Emiten, dan (iii) bagaimana pengaturan yang perlu diciptakan untuk mencegah penyalahgunaan dana yang diperoleh Emiten dari suatu Penawaran Umum. Penelitian disertasi ini bersifat doktrinal, dengan menggunakan metode pendekatan yang sifatnya normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka yang diperoleh langsung melalui data primer dan sekunder yang terkait penelitian disertasi ini, yang selanjutnya dilakukan identifikasi serta analisis atas data-data tersebut. Hasil pengkajian, pembahasan, dan argumentasi terhadap permasalahan pertama di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara normatif telah mengatur kegiatan pasar modal di mana di dalamnya mencakup pula aspek penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pasar modal. Namun demikian, perlu dilakukan peningkatan signifikan terkait pengaturan mengenai aspek keterbukaan (disclosure) dalam suatu Penawaran Umum berikut dengan upaya pencegahan penyalahgunaan dana hasil Penawaran Umum. Hasil pengkajian, pembahasan, dan argumentasi terhadap permasalahan kedua di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan aspek keterbukaan (disclosure) tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum dalam Prospektus yang dilakukan Emiten tidak dilakukan dengan tingkatan yang layak dikarenakan derajat pengaturan yang ada memberikan ruang kepada Emiten untuk tidak menerapkan derajat tertinggi dari keterbukaan (disclosure) tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Kemudian, peran regulator yang pasif untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keterbukaan (disclosure) penggunaan dana baik sebelum maupun sesudah dilakukannya Penawaran Umum oleh Emiten. Hasil pengkajian, pembahasan, dan argumentasi terhadap permasalahan ketiga di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pranata hukum yang lebih dalam, jelas dan akurat serta lebih memaksimalkan peran regulator untuk kembali ke pilar utama pasar modal yakni memberikan perlindungan terhadap Investor terkait dengan dana-dana yang sudah diinvestasikan ke dalam Emiten melalui Penawaran Umum.