Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat mem- bayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam suatu perjanjian kredit, pihak kreditur perlu untuk mengantisipasi kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya sehingga pihak kreditur, mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan perorangan sebagai jaminan khusus pada umumnya dalam prak- tik ada pada saat perjanjian telah dilakukan. Jaminan perorangan penjaminnya di- sebut guarantor. Jaminan perorangan dapat dirujuk secara umum dalam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor. 1037 K/PDT.SUS/2010, Perkara Niaga Kepailitan dalam tingkat Kasasi antara PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, sebagai pemohon pailit, dengan GUNAWAN TJANDRA, selaku termohon pailit. Putusan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini dikaji secara preskriptif, dengan menggunakan pendekatan tematik terhadap norma-norma yang mengatur tentang jaminan pero- rangan. tujuannya untuk menemukan koherensi antara pengaturan dengan pene- gakan aturan yang ada