Perkembangan ekonomi di Indonesia kian lama semakin pesat atas dorongan globalisasi yang membuat iklim usaha antar negara bertambah kompetitif. Salah satu sarana yang membantu perkembangan ekonomi suatu negara ialah pasar modal dan kegiatan investasinya. Dengan adanya pasar modal, investor dapat menanam modal untuk masa depannya yang berkelanjutan, sedangkan perusahaan publik dapat menambah modal tambahan untuk urusan perusahaannya. Dengan demikian, peran pasar modal sangat penting untuk memastikan kelancaran berbisnis, maka, sangat diperlukan peraturan yang jelas dan konkrit untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku pasar modal maupun investornya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal menjadi peraturan utama yang mengatur mengenai kegiatan pasar modal yang dibantu dengan peraturan penopang lainnya, diantara lain, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Walau peraturan tentang pasar modal sudah berdiri sejak tahun 1995, namun, pada kenyataannya implementasi peraturan diatas tidak jalan semulus yang tertulis. Salah satu kejahatan pasar modal yang kerap dilakukan untuk mengambil keuntungan ‘unfair’ ialah insider trading. Skripsi ini akan membahas seputar insider trading, khususnya terhadap perlindungan yang diberikan kepada korban dari perilaku insider trading. Penulis akan menggunakan pendekatan ‘normative’ dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang relevan dan juga perbandingan dengan negara lain.