Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di mana peran transportasi laut sangat penting dalam hal mendukung pembangunan ekonomi negara dan kegiatan sosial budaya. Tentu ada tantangan dan risiko yang terkait dengan transportasi laut. Namun, masalah utamanya adalah banyak terjadi insiden di laut yang berkenaan dengan tindakan kelalaian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, untuk mencegah dan meminimalkan risiko yang terjadi adalah dengan mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi, di mana perusahaan dimaksud menjadikan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian dan kerusakan. Subrogasi di bawah asuransi kelautan memainkan peranan penting dalam mencegah kerusakan pada pihak tertanggung yang melebihi nilai atau jumlah yang ditentukan dalam perjanjian asuransi serta pihak ketiga yang dibebaskan dari kewajiban mereka. Tesis ini menggunakan kasus Nomor 10/PDT.G/2013/PN. Jbi, bersamaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2366K/PDT/2014, dimana penafsiran dan pelaksanaan hak subrogasi di pengadilan belum konsisten di tingkat pengadilan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa pola kasus serupa dan menganalisis apakah penafsiran dan penilaian dari majelis hakim mengenai keabsahan hak subrogasi dalam kasus perbuatan melawan hukum maritim sesuai dengan KUHPerdata dan KUHD.