Peranan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama karena perceraian pendekatan kasus putusan nomor 1086/pdt.g/2013/pn.sby dan putusan nomor 13/pdt.g/2012/pn.f jo. Putusan nomor 53/pdt/2013/pt.jpr jo putusan nomor 449 k/pdt/2014

Simanjuntak, Starnoverly (2016) Peranan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama karena perceraian pendekatan kasus putusan nomor 1086/pdt.g/2013/pn.sby dan putusan nomor 13/pdt.g/2012/pn.f jo. Putusan nomor 53/pdt/2013/pt.jpr jo putusan nomor 449 k/pdt/2014. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (300kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (381kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (368kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (446kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (369kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (486kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)

Abstract

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tetapi bisa terjadi tujuan perkawinan ini tidak tercapai ketika terjadi perceraian. Akibat perceraian salah satunya adalah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta perkawinan menjadi sengketa jika tidak ada kata sepakat dari para pihak. Untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian sebaiknya diadakan perjanjian perkawinan secara notariil. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai kekayaan. Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila baik tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan di bidang perkawinan dan kenotariatan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Selain itu dilengkapi juga dengan metode wawancara dengan notaris. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris merupakan suatu akta yang otentik. Akta otentik ini sangat penting karena menjadi bukti yang kuat dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta perkawinan. Dan akta perjanjian perkawinan tersebut memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda perkawinan. / The purpose of marriage is to form a happy and eternally family. But the purpose of marriage could not be achieved when there is a divorce. One of the results of divorce is the separation of property that acquired during the marriage. The dispute about the seperati.on of marital property could occur if there is no settlement between spouses. To prevent future disputes regarding the separation of joint marital property after divorce the spouse should be made a natorized prenuptual agreement. The prenuptual agreement is an agreement made by both future husband and wife to regulate the effects of marriage on wealth. Article 139 of the Code of Civil Code states that by making the prenuptual agreement both prospective husband and wife are entitled to set up some deviations from the rule of law around the union of wealth, as long as the agreement does not violate the moral order either order public and origin heeded well as all the provisions of below this. This research is using normative law research, done by researching, studying and reviewing the principles of the rule of law, especially positive law contained in the legislation of marriage and notaries. The approach taken with the approach of legislation and case approach. This research is equipped also with interview with notaries. A natorized prenuptual agreement is an authentic act. The authentic act is very important as strong evidence in court when the dispute concerning marital property happen. And the prenuptual agreement provides legal certainty about the rights and the obligations of husband and wife in marital property

Actions (login required)

View Item