Peradilan Militer adalah sebuah bagian penting dan tidak terpisahkan dari system peradilan di Indonesia sebagaimana telah di mandartkan di Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Tentang Peradilan Militer mempunyai kuasa untuk mengadili kasus dimana seorang anggota tentara melakukan pidanan militer dan pidana umum. Namun, pada saat yang bersamaan, peradlian umum pun mempunyai kuasa yang sama kuatnya untuk mengadili anggota militer yang melakukan pidana umum. Maka, seorang anggota militer yang melakukan pidana umu dapat diadili oleh dua peradlian, yaitu peradlian mliter dan peradilan umum. Sedangkan masyarakat sipil hanya dapat diadili di peradilan umu untuk tindak pidana umum. Anggota militer punmendapatkan sebuah keistimewaan karena tersedianya dua opsi peradila, dimana salah satunya pasti lebih menguntungkan karena adalnya lebih dari satu pilihan peradlian. Indonesia sebagai “Negara Hukum” wajib menerapkan prinsip “Equality Before The Law” atau “Persamaan Kedudkan di Hukum yang dimandatkan dalam Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk untuk menerapkannya dalam peradilan.. Kompetensi absolut menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan peradilan dengan menjaminkan bahwa setiap warga negara hanya tunduk pada satu peradlian untuk setiap kasus. Kompetensi absolut Peradilan militer melanggar asas persamaan kedudukan hukum karena anggota militer mendapat keistimewaan, yaitu adanya dua peradlian yang memiliki kuasa yang sama kuatnya untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.