Tinjauan yuridis atas perjanjian anjak piutang (factoring) menurut hukum Indonesia

Herlina, Herlina (2016) Tinjauan yuridis atas perjanjian anjak piutang (factoring) menurut hukum Indonesia. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title (1).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (350kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (423kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (434kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (513kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (301kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (307kB)

Abstract

Perekonomian Indonesia sedang memasuki masa cerah yang menantang, tantangan berada pada sektor keuangan berupa dana atau permodalan. Lembaga Pembiayaan lahir dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi sebagai penyedia dana yang dibutuhkan masyarakat dan juga sebagai sumber dana pembangunan. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah utang piutang, baik pengambilalihan atau pembelian piutang jangka pendek yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit macet. Perusahaan Anjak Piutang akan memperoleh diskon atau fee tertentu dari perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang. Anjak Piutang (Factoring) tidak dikenal dalam KUHPerdata, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum di Indonesia. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring) dalam prakteknya terkadang mengalami beberapa permasalahan yang menyangkut wanprestasi dari para pihak yang terlibat didalamnya, salah satunya adalah apabila isi perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah di sepakati bersama atau pelaksanaan perjanjian tidak tepat pada waktunya atau tidak dilaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan. Apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Anjak Piutang, sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri maka para pihak yang terlibat terlebih dahulu dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pun penilaian Ahli (dalam hal ini adalah Lembaga Arbitrase) / Indonesia’s economy is entering a challenging bright future , the challenges are in the financial sector in the form of funding dan capital. Born financial institution in order to support economic growth as a provider of funds required by the community and also as a source of development funds. Factoring company is a company which helps to manage the problem of debts, either a takeover or the purchase of receivables which aims to facilitate the activities of the company and avoid bad loans. Factoring company will get a discount or a certain fee from companies that have debt. Factoring unknow in the book of the law of civil law, but its existance is possible within the legal system in Indonesia. In the event of a dispute in the factoring agreement, before making a claim to the district court, the parties involved must fisrt be able to carry out alternative dispute resolution by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgement (in this case the institution of arbitration).

Actions (login required)

View Item