Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, stressed that any legal action that seeks to transfer land rights through sale and purchase can only be registered if it is proved by deed made by PPAT. In practice in the community, despite the purchase of land was carried out by the parties in front of PPAT offen caused dispute, because there are legal defects in the sales and purchase deed, the deed of sale can be canceled by a court decision. Therefore, research on the legal protection for parties in sale and purchase transaction in front of PPAT and responsibility of the deed which is made by PPAT proved to be flawed law which resulted in the deed of sale was canceled by a court decision. In this study, data collection was done by using a normative juridical approach to legislation, especially concerning the sale and purchase of land rights. From these results, it can be concluded that the purchase is legal according to the law when the requirements of cash, vivid and real are fulfilled. substantive requirements concerning the competence and authority of the parties, the fulfillment of formal requirements such as buying and selling transaction is done in front of PPAT and the transaction is compiled according to the laws and regulations. PPAT's responsibility when proven guilty that cause the deed of sale which made canceled by the court, PPAT can be subjected to administrative sanctions, criminal sanctions and can be sued to pay damages to the injured party. / Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam prakteknya di masyarakat meskipun jual beli tanah telah dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT sering menimbulkan sengketa, karena terdapat cacat hukum pada pembuatan akta jual belinya, berakibat akta jual beli tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli dihadapan PPAT dan Tanggung jawab PPAT atas akta jual beli yang dibuatnya apabila terbukti mengandung cacat hukum yang mengakibatkan akta jual beli dibatalkan oleh putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif pada peraturan perundang-undangan khususnya mengenai jual beli hak atas tanah. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dinyatakan sah menurut hukum setelah terpenuhi syarat tunai, terang dan riil, Syarat materiil yang menyangkut kecakapan dan kewenangan para pihak, terpenuhinya syarat formil yaitu jual beli dilakukan dihadapan PPAT serta pelaksanaanya dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab PPAT yang terbukti bersalah mengakibatkan akta jual beli yang dibuatnya dibatalkan pengadilan maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan dapat dituntut membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.