Individual person or legal entity who has the right of the Brand through the correct way and in good faith obligate to get legal protection in accordance with the statutory. In the registration if the brand that will be registered have substantial similarities with the registered brand, then the registration should be refused to protect the owner of the rights with proper legal protection. In this research, the data collection is done by using statute approach legislation and also case approach, which is by analyze the legal regulation related to the Right of a Brand and the case of the Court of Commerce in Central Jakarta. From these result, it can be concluded that in the event of cancellation of registered Brand by the Directorate General of intellectual Property Right, then it should be seen whether the initial registration has been done in good faith or not. When the registration is done with bad faith, then the Director General of Intellectual Property Right should not approve the registration. When the registration is done in bad faith and is approved by the Director General of Intellectual Property Right, and in fact the brand has a fundamental and overall similarity with existing registered brands, then it would be contrary to the statutory provisions. / Orang perorangan atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Atas Merek dengan cara benar dan itikad baik wajib mendapatkan perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pendaftarannya bilamana dengan mempunyai persamaan pada pokoknya dan seluruhnya wajib di tolak, sehingga pemilik Hak Atas merek ada perlindungan hukum yang pasti Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisa peraturan perundangan terkait Hak Atas Merek dan kasus dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi Pembatalan Merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka harus dilihat terlebih dahulu pada saat pendaftaran apakah dilakukan dengan cara itikad tidak baik, bilamana dilakukan dengan itikad tidak baik maka Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak menyetujui pendaftaran tersebut. Bilamana pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik dan disetujui oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padahal dengan nyata mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan tentunya akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.