Tenure rights to land in Indonesia is very dependent on the Law of Agrarian concerning the subject of law and the right to land that can be controlled by the Regulation of the Minister of Agrarian No. 29 of 2016 provides a new provision regarding the procurement of land rights for foreign nationals as well as the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 regarding the amendment of Article 29 of Law number 1 Year 1974. the purpose of this study is Knowing Mastery rights to land by citizens of Indonesia who perform mixed marriages without mating agreement before and after the Agrarian Ministry Regulation No. 29 2016. to determine the legal consequences mating agreements that were made before and after the enactment of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 by the provisions of the marriage covenant can be made throughout the marriage took place. The research method is a normative legal research. The method used in this research is the approach of legislation. Mastery of land rights by the citizens of Indonesia who perform marriages mixture, prior to the Regulation of the Minister of Agrarian Number 29 Year 2016 is: If the marriage of the mixture using the agreement can all kinds of land rights that exist can be controlled by an Indonesian citizen who mixed marriages, If the mixture marriage without using the agreement, the type of land rights that exist can be controlled by Indonesian nationals who commit such mixed marriages only Right of Use and Right to Lease. Mastery of land rights by the citizens of Indonesia who perform marriages mixture, after the Regulation of the Minister of Agrarian Number 29 Year 2016 is: If the marriage of the mixture using the agreement then all kinds of land rights that exist can be controlled by an Indonesian citizen who mixed marriages such , If the mixture marriage without using the agreement to marry, the type of land rights that exist can be controlled by Indonesian nationals who commit such mixed marriages only Right of Use and Right to Lease. The legal consequences Mating agreement made before and after the enactment of Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 Regarding Amendment to Article 29 of Law No. 1 of 1974 Prior to the enactment of the Constitutional Court Decision mating agreements made before and / or during the marriage took place. After the enactment of the Constitutional Court Decision mating agreement can be made before and during the marriage takes place, the mating of the agreement can be applied retroactively if it was created during the marriage took place and the endorsement by the employees marriage registrar or notary. / Penguasaan hak atas tanah di Indonesia amatlah bergantung pada UndangUndang Pokok Agraria yang mengatur mengenai subjek hukum dan hak atas tanah yang dapat dikuasai Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 memberikan ketentuan baru mengenai pengusaan hak atas tanah bagi warga negara asing begitu juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 mengenai perubahan Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Penguasaan hak atas tanah oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin sebelum dan setelah Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan adanya ketentuan Perjanjian Kawin dapat dibuat sepanjang perkawinan berlangsung. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Penguasaan jenis hak atas tanah oleh warga negara Indonesia yang melakukan Perkawinan campuran, sebelum Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 adalah : Apabila Perkawinan campuran tersebut menggunakan perjanjian kawin maka seluruh jenis hak atas tanah yang ada dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Apabila Perkawinan campuran tersebut tanpa menggunakan perjanjian kawin maka jenis hak atas tanah yang ada dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tersebut hanya Hak Pakai dan Hak Sewa. Penguasan jenis hak atas tanah oleh warga negara Indonesia yang melakukan Perkawinan campuran, setelah Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 adalah : Apabila Perkawinan campuran tersebut menggunakan perjanjian kawin maka seluruh jenis hak atas tanah yang ada dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Apabila Perkawinan campuran tersebut tanpa menggunakan perjanjian kawin maka jenis hak atas tanah yang ada dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tersebut hanya Hak Pakai dan Hak Sewa. Akibat hukum Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mengenai Perubahan Pasal 29 UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian kawin dibuat sebelum dan/atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dan selama perkawinan berlangsung, mengenai berlakunya perjanjian kawin tersebut dapat berlaku surut apabila dibuat selama perkawinan berlangsung dan pengesahannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.