Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan penjatuhan pailit terhadap perusahaan dalam hukum positif di Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasi dalam menerapkan UU Kepailitan dan PKPU terhadap proses kepailitan Debitur sebagai perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan secara studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insolvency Test yang diterapkan pada beberapa negara common law, khususnya pada penelitian ini membandingkan dengan Amerika Serikat. Insolvency Test tidak dapat diimplementasikan dalam UU Kepailtan dan PKPU di Indonesia dalam menangani kasus kepailitan, karena pada hakikat nya, Hukum Kepailitan di Indonesia bertujuan untuk menangani pembagian aset debitur kepada kreditur agar tidak terjadi keributan antara kreditur dalam penyelesaian kasus hutang piutang. Sedangkan, Insolvency Test bertujuan untuk membuktikan apakah debitur termasuk dalam keadaan yang insolven atau tidak. Adapun penerapan Insolvency Test, membutuhkan pembuktian melalui tiga tahap yaitu Balance Sheet Test, Capital Adequacy Solvency Test, and Transactional Analysis dengan meneliti laporan keuangan dari perusahaan debitur. Sedangkan, di Indonesia, laporan keuangan tidak dapat dipublikasi terhadap publik, kecuali perusahaan terbuka. Oleh karena itu, kreditur akan kesusahan untuk membuktikan keadaan keuangan debitur melalui Insolvency Test. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa Insolvency Test tidak dapat di implementasikan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.