The economic development encourages the formation of holding company as tools to improve the competitive advantages of companies by integrating some companies which has the same core businesses and/or in supply chain mechanism into one holding company. The existing concept of a company as an independent legal entity under Indonesian Law causes problems in the event of any loses experienced by a third party in a contract made with the subsidiary of a holding company. One form of a contract is credit agreement. . When a credit agreement was made by a holding company and its subsidiary, sometimes also include cross utilization and cross collateral clauses in the agreement. If such clauses applied, what will be the legal binding and liability of debtor(s) of the agreement, who should be responsible for the utilization of the credit facility? And what would be the responsibility of the holding company against such breach of the contract agreed, performed by its subsidiaries. The legal binding and liability of the debtor in such credit agreement made between a holding company and its subsidiaries with its creditor could be found in the formal legislation as well as common law practices. The legal binding in turns creates rights and liabilities for parties involves. Such liablity should be borne by the party receiving the benefit of the contract, and those liabilities may be extended to the holding company as the majority shareholder and subsidiary controller. / Perkembangan perekonomian mendorong terbentuknya holding company sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan mengintegrasikan perusahaan-perusahaan yang berada dalam bidang usaha yang sama atau saling mendukung ke dalam satu perusahaan holding. Adanya konsep perseroan sebagai badan hukum mandiri sebagaimana dikenal dalam hukum Indonesia, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dalam perikatan yang dibuatnya dengan anak perusahaan suatu holding. Salah satu bentuk perikatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah perjanjian kredit perbankan. Dalam hal ini menjadi menarik untuk dikaji adalah ketika dilakukan perjanjian kredit yang mengikat induk perusahaan dan anak-anak perusahaan, dan pemberlakukan klausula cross utilization maupun cross collateral. Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab debitur dalam hal pemberlakukan klausulaklausula tersebut dan tanggung jawab induk perusahaan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hubungan hukum dan tanggungjawab debitur dalam perjanjian kredit yang dibuat dengan holding company dan anak-anak perusahaan dengan krediturnya dapat dijumpai pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek hukum sehari-hari. Bahwa hubungan hukum timbul karena adanya perikatan yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dari para pihak. Tanggung jawab hukum wajib dipikul oleh pihak yang secara de facto mendapatkan manfaat dari perikatan tersebut, dan tanggung jawab dapat diperluas sampai dengan holding company selaku pemegang saham mayoritas dan pengendali bisnis anak perusahaan.