In its development, Indonesia has known various criminal activities, one of which is money laundering. Notaries serve as public officials which is a profession that may be able to put an end to that said activity. Notaries have multiple responsibilities, one of which is to report suspicious transactions to the Transaction and Analysis Report Centre (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi) henceforth referred to as PPATK, as stipulated in Governmental Regulation (Peraturan Pemerintah) number 43 of 2015 regarding Informants in the act of Prevention and Eradication of Illegal Money Laundering (Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). As a follow-up or execution of Governmental Regulation 2015, the Indonesian Ministry of Law and Human Rights issued Ministrial Decree (Peraturan Mentri) no 9 of 2017 regarding the Implementation of Identification Principle of Clientele for Notaries. This research shall incorporate legal analysis, which shall explore regulations and law which are relevant to the legal issues at hand and in turn shall infer that notaries by default must implement the principle of client identification in order to support the government in preventing and eradicate the illegal act of money laundering. The Criminal Act Law (Undang-undang Tindak Pidana) also guarantees legal safeguard for Notaries who report suspicious acts that indicate potential criminal actions of their clients. / Dalam perkembangannya, di Indonesia juga muncul berbagai macam tindak kejahatan salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang yang kerap kali dilakukan belakangan ini. Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan profesi yang diharapkan bisa membantu menuntas tindak pidana tersebut. Notaris mempunyai banyak kewajiban salah satunya adalah kewajiban menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transakti Keuangan, untuk selanjutnya disebut PPATK seperti yang terncantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai tindak lanjut atau peraturan pelaksanaan dari PP Tahun 2015 tersebut, maka diterbitkanlah aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam Penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa Notaris sudah seharusnya menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk membantu Pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana juga menjamin perlindungan hukum bagi Notaris yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana pada pengguna jasa yang menggunakan jasanya.