Di Indonesia, Penataan Ruang merupakan elemen tata kelola yang sangat penting yang diciptakan untuk mengelola penggunaan lahan secara maksimal. Dalam rangka memenuhi amanat penataan ruang untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk tujuan khusus ini diamanatkan sedemikian rupa sehingga prosesnya dapat dilakukan secara efisien dan bahwa orang-orang dan pihak-pihak yang tunduk pada pembebasan tanah akan diberi kompensasi dengan cara yang menghormati dan adil terhadap posisinya. Sebagaimana seharusnya jika pembebasan tanah dilakukan, pihakpihak yang terlibat akan diberi kompensasi atas harga tanah mereka serta bangunan yang berada di atasnya, namun salah satu elemen yang disediakan namun sering diabaikan dalam proses ini adalah aspek Tak Berwujud. Unsur ini menyangkut faktorfaktor seperti, nilai budaya, nilai agama, nilai sentimental atau bahkan sesuatu yang lebih dapat diukur seperti pendapatan yang diproyeksikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak dari mengabaikan atau berpartisipasi dalam pengadaan tanah yang tidak berwujud dan sebagai perbandingan terhadap bagaimana hal itu dilakukan secara teoritis di Indonesia dan negara lain, tujuan akhir dari tesis ini adalah kemungkinan penerapan yang lebih luas. ketentuan rinci mengenai kompensasi tidak berwujud apakah dilakukan dengan mengadopsi peraturan luar negeri atau dengan memperluas yang sudah dimiliki Indonesia