The title of this thesis is House Ownership Status in Indonesia by Foreign citizens under Minister Of Agrarian Affairs And Spatial Management Regulation/Head of National land agency of the Republic of Indonesia No. 29 of 2016. The type of research used is normative legal research, a legal research by statutory approach which compares and describes legal norms on Right of Use as alternative by foreign citizens to own house in Indonesia. Based on the data, studies and analysis by the author of the problem statement on the legal aspects of House Ownership Status by foreign citizens in Indonesia in term of under Minister of Agrarian affairs and Spatial Management Regulation/Head of National Land Agency Republic of Indonesia No. 29 of 2016 and legal assurance for the house ownership by foreign citizens in Indonesia, it is shown that House Ownership Status by foreign citizens per Minister Of Agrarian Affairs And Spatial Management Regulation/Head of National land agency Republic of Indonesia No. 29 of 2016 on Assignment and Transfer of Land Right for Residential House Ownership by Foreign Citizens domiciled in Indonesia is consistent with UUPA and other applicable legislations. In conclusion, this adheres to the principles of nationality set forth in UUPA and other legislations. / Tesis ini berjudul Status Kepemilikan Rumah di Indonesia oleh Orang Asing terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, dengan cara membandingkan, memberikan gambaran terhadap norma hukum mengenai pemberian Hak Pakai sebagai alternative oleh Orang Asing untuk dapat memiliki rumah di Indonesia. Berdasarkan data, kajian, dan analisa penulis atas rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum tentang status kepemilikan rumah oleh Orang Asing di Indonesia ditinjau dari aturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 dan bagaimana kepastian hukum kepemilikan rumah oleh Orang Asing di Indonesia, menunjukkan bahwa status kepemilikan rumah oleh Orang Asing menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Tanah Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Asing yang Berkedudukan di Indonesia masih konsisten dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku. Yang artinya hal tersebut guna menjaga prinsip dan asas Nasionalitas yang terkandung didalam UUPA maupun peraturan perundang-undangan lainnya.