Notary is a public official who is solely authorized to make an authentic deed of all acts, treaties and determinations required by a general rule or by an interested party desirable to be declared in an authentic deed, guaranteeing the date certainty, preserving his act and granting grosse, copy and quotes. In the study the authors conducted data collection using normative juridical approach and primary data along with secondary data. The research approach is done by means of legal synchronization and qualitative data analysis. The definition of a Notary itself is contained in Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Regulation of Notary Publication (hereinafter referred to as UUJN), that a Notary is a public official authorized to create authentic deeds and other authorities, The obligation of a Notary is basically a Notary is an official who must provide good service to the community who need authentic evidence (Article 16 paragraph [1] letter d UUJN). The Deed of Peace as set forth in a Notarial Deed is a deed acknowledged of its existence in the Act as defined in article 1851 of the Civil Code (Civil Code) which states that "Peace is an agreement with which both parties, by submitting, promising or withholding an item, terminating a dependent case or preventing a case. / Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Dalam penelitian penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data primer beserta data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara sinkronisasi hukum dan analisa data secara kualitatif. Pengertian Notaris itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris ( selanjutnya disebut UUJN ), bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, Yang menjadi kewajiban Notaris adalah Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik ( Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN ). Akta Perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris merupakan akta yang diakui keberadaanya dalam Undang - Undang seperti yang ditegaskan pada pasal 1851 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang menyatakan bahwa ” Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.