Notary possesses the authority to make an authentic deed, which is a conclusive evidence. The last thing desired by the parties thereto is its rescission. In practice, provisos in the Law on Notary and Law on Flag, Language, Coat of Arms, and National Anthem has caused an agreement to be rescinded. As a neutral and impartial officer, notary is authorized to provide legal counseling on deed; to ensure no party is aggrieved, be it due to the deed drawn up, translated, legalized, or certified true copy before him. Nowtherefore, this research shall analyze the law and its practice on the implementation of said regulation by the notary and the prerequisite for a notary to be capable of translating deed in foreign language. Research is completed normatively by analyzing secondary data and supported by primary data sourced from interviews with practitioners in the field of notary. Research shows that notary tends to be conservative in his practice, to prevent being dragged into any legal issue; by minimalizing his role in providing legal counsel. Comparing the requirement to be a notary and a sworn translator, notary turns out to have meet all, but one of the requirement as a sworn translator: to pass a competence test; notary only has to pass said test for his translation to meet a sworn translator’s standard and for it to be accountable. / Notaris memiliki kewenangan berupa pembuatan akta otentik, yaitu akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Hal yang ingin dihindari oleh pihak dalam akta adalah batalnya akta tersebut. Pada praktiknya, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Undang Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pernah menjadi dasar pembatalan suatu perjanjian. Sebagai pejabat yang bersifat imparsial dan netral, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum tentang akta; untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik karena akta yang dibuat, diterjemahkan, dilegalisasi, maupun dilegalisir olehnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis peraturan dan praktik yang terjadi terkait penerapan aturan tersebut oleh notaris serta kualifikasi yang sebaiknya dimiliki notaris untuk menerjemahkan akta berbahasa asing. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis data sekunder dan ditunjang dengan data primer yang berasal dari wawancara dengan praktisi di bidang kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bersifat konservatif dalam praktiknya sehari-hari agar tidak terseret dalam kasus hukum. Akibatnya, notaris meminimalkan perannya untuk melakukan penyuluhan hukum. Membandingkan syarat pengangkatan notaris dan penerjemah tersumpah, notaris ternyata telah memenuhi seluruh, kecuali satu, persyaratan sebagai penerjemah tersumpah: lulus uji kompetensi; notaris hanya perlu lulus dalam uji kompetensi agar hasil terjemahannya memenuhi standar penerjemah tersumpah dan dapat dipertanggungjawabkan.