Land granted to and owned by a person with rights provided by UUPA shall be to be used and utilized. Rights over land may belong to community property for married couple not entering into postnuptial agreement during their marriage. One of rights over land which only Indonesian citizen may have is a title. Indonesian citizen who loses his/her nationality must relinquish his/her right within 1 (one) year. Problems arising therefrom include the legal consequence of ownership of land and/or building for spouse who changes his/her nationality during marriage under postnuptial marriage and legal protection in the preparation of postnuptial agreement for spouse who changes his/her nationality after wedlock. Objectives of research are to know legal consequence arising from the ownership of land and/or building for spouse who changes his/her nationality after wedlock, and to know legal protection provided upon the preparation of postnuptial agreement. This research uses normative juridical method where data collection is conducted by using the approach of law, namely by reviewing any relevant laws and regulations. From the research, rights over land are concluded that any spouse who changes his/her nationality and doesn’t transfer his/her land within 1 (one) year will be cancelled from his/her rights and the land will belong to the state. Based on the principles of nationality pursuant to Article 9 of UUPA, only Indonesian Citizen may have proprietary right. Postnuptial agreement can’t separate land and/or building, because the land will not be transferred within 1 (one) year, unless the land and/or building are included in the Postnuptial Agreement. Postnuptial Agreement will provide legal protection for spouse who changes his/her nationality after wedlock if the land and/or building to be separated are included in the postnuptial agreement to avoid the transfer of title of the land and/or building to the State. / Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Kepemilikan hak atas tanah dapat menjadi harta bersama bagi pasangan suami isteri yang tidak membuat perjanjian perkawinan dalam perkawinannya.Salah satu hak atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah hak milik. Bagi warga negara indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan haknya. Permasalahannya adalah Bagaimana akibat hukum kepemilikan tanah dan/atau bangunan bagi pasangan yang merubah kewarganegaraannya selama dalam ikatan perkawinan dengan menggunakan perjanjian perkawinan dan bagaimana perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian perkaiwnan setelah menikah bagi pasangan yang merubah kewarganegaraannya dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang timbul dari kepemilikan tanah dan/atau bangunan bagi pasangan yang merubah kewarganegaraannya dalam ikatan perkawinan, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah menikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang terkait. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan hak atas tanah dan tanah yang dimiliki oleh pasangan yang merubah kewarganegaraan dan tidak mengalihkan tanahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun menjadi terhapus haknya dan tanahnya jatuh ke negara. Berdasarkan asas nasionalitas Pasal 9 UUPA, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Perjanjian perkawinan tidak dapat memisahkan tanah dan/atau bangunan, karena tanah tersebut tidak dialihakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali tanah dan/atau bangunan tersebut dicantumkan di dalam Perjanjian Perkawinan. Dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang merubah kewarganegaraannya selama dalam ikatan perkawinan, apabila tanah dan/atau bangunan yang ingin dipisahkan dicantumkan di dalam perjanjian perkawinan agar tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jatuh kepada Negara.