This research wants to dig further the practice of small scale land acquisition for public used through selling and buying mechanism in Jakarta. The case of the development of Jakarta public flats in Cengkareng barat was taken because the case has earned a lot of public interest and has been alerted by National Auditor BPK in it’s 2016 financial audit. The study used normative juridical method. According to this approach, the truth must be obtained from the experience and this method provides the framework or test framework to ensure the truth. The data testing used in this study were laws and regulations, court decision documents, government documents related to land acquisition, and media news. The research findsing show that up to 2015 the government of DKI Jakarta did not have local laws related to land acquisition, therefore the government offices in Jakarta refer to Presidential Regulation number 40 year 2014 to process small scale land acquisition (under 5 hectare). The procedure that was employed in the land acquisition for public flats in Cengkareng Barat has not yet ensure legal certainty yet and therefore needs systematic improvement to enhace risk management. / Penelitian ini ingin menggali lebih jauh praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil melalui jual beli di DKI Jakarta. Kasus Pembangunan Rumah Susun Pemerintah DKI Jakarta di Cengkareng Barat diambil karena merupakan kasus yang mendapatkan perhatian publik yang besar dan menjadi catatan hasil audit BPK pada tahun 2016. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut metode pendekatan ini, kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Data pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumendokumen putusan pengadilan, dokumen-dokumen Pemerintah DKI Jakarta terkait pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng Barat, dan berita di media masa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 DKI Jakarta belum memiliki peraturan daerah tentang pengadaan tanah skala kecil (di bawah 5 hektar), sehingga tata cara pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun Pemerintah DKI Jakarta di Kelurahan Cengkareng Barat menggunakan tata cara pengadaan tanah pada umumnya yang diatur oleh Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun Pemerintah DKI Jakarta di Kelurahan Cengkareng Barat terbukti belum mampu menjamin kepastian hukum atas tanah yang dibeli sehingga pemerintah harus meningkatkan sistem dan prosedur pengadaan tanah skala kecil untuk SKPD.