Prenuptial agreements is a legal product that is being discussed. Prenuptial itself was made for the purpose of ensuring mixing of property after marriage. In the marriage act or criminal code of civil law related to this marriage agreement itself does not set clearly whether the marriage agreement can be canceled or not. The problem is how the law effect of prenuptial agreements against the parties and third parties and how the law effect of violation of article 29 paragraph (1) of the marriage law conducted by notary, is associated with the notary law. The purpose of this study is to find out the law effect of prenuptial agreement cancellation with parties and third parties, as well as to find out the law effect of violations of Article 29 Paragraph (1) of the Marriage Law conducted by Notaries. This research uses normative legal research methods, where data collection is carried out using a law approach, namely by reviewing all laws and regulations related to marriage agreements and case approaches, namely by using District Court Decisions Number: 526 / Pdt / G /2012/PN.Jkt.Sel. From this study it can be concluded that the marriage agreement deed made in this ruling is null and void, because it does not fulfill the element of legal requirements for an agreement (Article 1320 of the Civil Code) so that the assets that arise during the marriage remain joint property of both. So that if there is a debt - debt arising during marriage is also the responsibility of both. / Perjanjian kawin merupakan produk hukum yang sedang marak diperbincangkan. Perjanjian kawin itu sendiri dibuat guna keperluan agar tidak ada percampuran harta setelah perkawinan. Dalam peraturan UU Perkawinan ataupun KUH Perdata terkait perjanjian kawin ini sendiri tidak mengatur secara jelas apakah perjanjian kawin dapat dibatalkan atau tidak. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian kawin terhadap para pihak dan pihak ketiga dan bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang dilakukan oleh Notaris, dikaitkan dengan UU Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian kawin terhadap para pihak dan pihak ketiga, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang – undang, yaitu dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang terkait dengan perjanjian kawin dan pendekatan kasus, yaitu dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian kawin yang dibuat dalam putusan ini menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) sehingga mengakibatkan harta yang timbul selama perkawinan tetap menjadi harta bersama dari keduanya. Sehingga apabila terdapat hutang – hutang yang timbul selama pernikahan juga menjadi tanggung jawab dari keduanya.