Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Prinsip Keterbukaan Informasi Material Dalam Rangka Penawaran Umum Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankanjabatannya selaku Pejabat Umum terikat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana Notariswajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Tetapi pada sisi lain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan informasi material. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan, apakah notaris termasuk dalam definisi “Pihak lain” yang tunduk dalam prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta bagaimana konsekuensi dari penerapan prinsip keterbukaan terhadap informasi material terhadap jabatan notaris? Untuk meneliti tinjauan yuridis prinsip keterbukaan informasi material dalam rangka penawaran umum berkaitan dengan rahasia jabatan notaris, penulis menggunakan metode penelitiankepustakaan, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Dalam hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa notaris termasuk salah satu pihak yang tunduk dalm prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta penerapan prinsip keterbukaan terhadap informasi material terhadap jabatan notaris tidak menjadi hambatan / In writing this thesis research will be examined about Material Information Disclosure Principle regarding Public Offering in maintaining Notary Professional Secrecy.This thesis is motivated by Law number 30 of 2004 concerning Notaryjuncto Law number 2 of 2014 concerning amendment of Law number 30 of 2004 concerning Notary, which regulateNotary as public officeris obliged to keep thecontents of the deed and the information obtained. But on the other side, Law number 8 of1995 concerningCapital Market adheres material information disclosure principle.From this background appears thequestion of whether notaries are included in the definition of "Other Party" and subject to the Disclosure principle pursuant toArticle 1 paragraph 25 of Law Number 8 of 1995 about Capital Markets and whatis the consequence of the application of the Disclosure principles to the material information to the Notary? Inorder to observe judicial review of material information disclosure principle regarding public offering in maintaining Notary Professional Secrecy, writer uses the method of normative researchand analyzed based on the legislative approach.From these results, it can be concluded that notaries are included in the definition of "Other Party" and subject tothe Disclosure principles pursuant to Article 1 paragraph 25 of Law Number 8 of1995 about Capital Markets, andthe application of the Disclosure principles ofmaterial information to the Notarydoes not become a barrier for notary