Marriage is the foundation of formation of family, family and marriage law is one of the inseparable part of civil law in Indonesia. According to civil law and constitutional law number 1 year 1974 about Marriage, acknowledge the marriage agreement. Marriage agreement is made before the marriage, the purpose of the marriage agreement is to regulate the property of bride and bridegroom. If the bride and bridegroom did not make the marriage agreement then all their property is merge as one property owned by both bride and groom. And one cause of the end of marriage is death. Someone can make the will that contains the deceased s will. When the deceased make the will, the code of civil law regulate the absolute rights (legitime portie) that cannot be violated. If the content of the will violates the absolute rights (legitime portie), then the heirs may demand their right by filing a lawsuit to the state court. / Perkawinan merupakan dasar dari terbentuknya sebuah keluarga, hukum keluarga dan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Perdata di Indonesia. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal adanya peijanjian perkawinan. Peijanjian kawin dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah mengatur harta benda antara calon mempelai. Apabila calon mempelai tidak membuat peijanjian kawin maka seluruh harta mereka akan menjadi satu kesatuan (harta bersama). Salah satu penyebab berakhimya perkawian adalah kematian. Sebelum meninggal seseorang dapat membuat wasiat yang berisikan kehendaknya apabila ia meninggal. Manakala pewaris membuat wasiat, KUHPer mengatur adanya hak mutlak (legitime portie ) yang tidak dapat dilanggar. Apabila isi wasiat pewaris melanggar hak mutlak {legitime portie), maka ahli waris dapat menutut haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.