Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi Konsumen yang dirugikan Pelaku Usaha dan kendala-kendala yang dihadapi KPPU dalam memberikan Perlindungan Konsumen kepada Konsumen yang dirugikan Pelaku Usaha. Karena dalam praktek persaingan usaha, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual barang dan/atau jasa dengan kualitas yang rendah. Hal ini mengakibatkan banyak konsumen yang merasa dirugikan, maka dalam penelitian ini difokuskan kepada KPPU karena KPPU adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha.Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian. Dan Metode Pendekatan Bahan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif yaitu penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan melakukan analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Pendekatan dan Penelitian ini dilakukan dengan cara interview dengan KPPU.Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam melindungi konsumen bersifat tidak langsung, yaitu menjaga kepentingan umum dalam arti menjaga kepentingan pelaku usaha maupun konsumen dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesjehateraan rakyat, efisiensi ekonomi nasional dalam hal ini merupakan cara agar kesejahteraan rakyat tercipta. Dengan adanya KPPU dan juga larangan praktik monopoli, pelaku usaha juga tidak dapat melakukan hal-hal yang di luar batas dan konsumen mendapat keuntungan yaitu kemudahan untuk memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan harga barang dan/atau jasa cenderung lebih murah. KPPU dalam menjalankan tugasnya juga memiliki kendala-kendala. Kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah KPPU dapat menetapkan ganti rugi dan denda kepada pelaku usaha yang telah membuat kerugian di pihak konsumen. Akan tetapi, ganti rugi atau denda yang ditetapkan tidak akan diberikan kepada konsumen, melainkan diberikan kepada negara. Hal ini dikarenakan KPPU tidak memiliki kewenangan dalam melindungi konsumen, sehingga ganti rugi tersebut diberikan kepada negara dan juga kendala yang dihadapi adalah KPPU tidak dapat menerapkan sanksi pidana karena KPPU menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi dan denda sesuai dengan konteks hukum perdata dimana pembuktian berada pada konsumen yang merasa dirugikan.