Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang modalnya terdiri dari saham-saham. Pembagian keuntungan perusahaan dibagikan berdasarkan banyaknya kepemilikan saham di dalam perseroan tersebut. Semakin tinggi keuntungan yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi juga keuntungan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Maka dari itu, banyak perseroan yang berusaha untuk melakukan tindak pidana pencucian uang untuk meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan kegiatan kepustakaan dengan pendekatan secara Undang-Undang dan konseptual.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada perseroan terbatas atas tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui tanggung jawab keterlibatan direksi mewakili PT atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Hasil Penelitian membuktikan bahwa perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, serta pemberlakuan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembebanan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi diatur secara lengkap di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-UndangNo. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Tanggung Jawab Direksi dalam keterlibatannya diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh Direksi, dalam keterlibatannya mewakili Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara tegas di Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.