Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari financial technology di Indonesia, untuk mengetahui apa kendala hukum yang dihadapi terhadap pembayaran transaksi menggunakan OVO, dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap transaksi pembayaran menggunakan OVO. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penyesuaian aturan hukum dengan suatu hal, khususnya terkait pada financial technology. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan pendekatan secara sosiologis dengan cara penelitian di lapangan secara langsung dengan menghubungkannya dengan kebiasaan masyarakat. Perkembangan dari Financial Technology di Indonesia dengan melihat studi kasus dari OVO, dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya seperti bagaimana pemahaman dan pengenalan Financial Technology terhadap masyarakat awam, proses perizinan yang harus diselesaikan oleh perusahaan Financial Technology, kemudahan dari pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan Fintech terhadap masyarakat umum, perlindungan privasi terhadap semua konsumen yang nantinya akan menggunakan Fintech sehingga dapat diperoleh keamanan yang dapat dipercaya oleh masyarakat ketika digunakan nanti, dan regulasi yang mendasari Fintech diseluruh Indonesia. Kendala dari penggunaan Fintech oleh masyarakat awam, antara lain dimana masih terdapat pelanggaran privasi atau penggunaan data pribadi secara tidak bertanggung jawab sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan Fintech, dan masih banyak masyarakat yang menggunakan Fintech tetapi tidak membaca syarat dan ketentuan dari penggunaan Fintech tersebut, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan dari hal tersebut, sehingga masyarakat nantinya akan dirugikan dari masalah-masalah yang mungkin terjadi dan tidak dapat menuntut haknya. Kepastian hukum dari maraknya penggunaan Fintech masih dipertanyakan karena masih tumpulnya hukum terhadap hal yang berkaitan dengan Fintech ini, masih banyak terdapat kejanggalan dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab namun hukum tidak dapat mengadili terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi, sehingga pihak yang menciptakan regulasi seharusnya dapat menciptakan regulasi secepat mungkin untuk mengisi celah-celah ini. Dapat dilihat bahwa regulasi yang ada pada saat ini tidak dapat menciptakan keadilan bagi para pihak, masih ada pihak yang dirugikan, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup untuk dapat menciptakan regulasi yang adil bagi semua pihak, dan dapat memicu perkembangan Fintech agar semakin pesat, dan mencegah terjadinya kendala hukum yang dapat merugikan pihak dalam Fintech.