Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perilaku konsumen yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam berbelanja online, mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus penipuan atau kecurangan dalam belanja online, mengerti serta mengetahui cara untuk menghindari kecurangan ataupun penipuan yang dilakukan oleh konsumen, dan mengetahui peran penegak hukum dalam menangani kasus jual beli online. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dikumpulkan melalui data primer dengan pengisian kuesioner oleh pelaku usaha online yang diisi secara online dan pengambilan data dari pihak kepolisian dan data sekunder yaitu peratauran perundang-undangan, buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online atas tindakan kecurangan atau penipuan oleh konsumen dalam belanja online belum cukup untuk melindungi para pelaku usaha. Dibutuhkan peraturan-peraturan baru yang khusus untuk melindungi para pelaku usaha online maupun offline. Pemerintah dalam hal menangani kasus penipuan atau kecurangan oleh konsumen, telah menyediakan beberapa situs resmi yang berfungsi sebagai portal pengumpulan database rekening bank yang terindikasi melakukan tindak pidana. Beberapa cara-cara untuk dapat menghindari kecurangan atau penipuan oleh konsumen, seperti teliti dalam memproses orderan, mengecek mutasi transfer bank, tidak mengirim produk sebelum proses pembayaran selesai. Peran penegak hukum dalam menangani kasus penipuan online oleh konsumen belum terdapat pelaporan kasusnya sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukumnya belum efektif dan masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusianya