The prevailing laws on health care services, including the Medical Practice Law, the Health Law and the Hospital Law have substantively inconsistent norms and disharmony provisions. Such disharmony is mainly reflected on the patient's right to file a suit or complaint against improper health care services defiant to the medical profession's standards. Other than lodging a complaint to the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI), according to the procedure, a patient can file a lawsuit in civil court, criminal court, or even administrative court. Non-litigation efforts can also be made through mediation and by means of a customer dispute resolution agency. In reality, not all medical complaints are reported firstly to the MKDKI pursuant to disciplinary proceedings. Some of medical cases are directly brought to the court as civil or criminal cases. A normative-juridical study concludes that inconsistency in aforementioned laws has caused legal uncertainty and thus needs to be amended In line with the implementation of the 2014 Law on Medical Workers, particularly on the alteration of the Indonesian Medical Council (KK1) to the Indonesian Health Workers Councils (KTKI), MKDKl's existence should be optimally strengthened and empowered Being an independent institution and responsible to the President, MKDKI should be primus inter pares with its concern to hold investigation at the very beginning on an alleged violation by a doctor and issue disciplinary sanctions as necessary. For that reason, the institution should be supported by extending and elucidating its authority, strengthening its membership, and providing it with sufficient administrative support and funding. / Regulasi di bidang kesehatan yang meliputi Undang- undang tentang Praktik Kedokteran, Undang- undang tentang Kesehatan dan Undang- undang tentang Rumah Sakit secara substantif mengandung inkonsistensi norma pengaturan dan tidak harmoni. Potret disharmoni yang utama menyangkut Hak Pasien, untuk mengajukan gugatan atau pengaduan atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi medik sehingga merugikan kepentingan pasien. Secara prosedural selain ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), peraturan perundang-undangan membuka kemungkinan pengajuan gugatan pasien melalui jalur perdata maupun penuntutan secara pidana dan bahkan tata usaha negara. Jalur non litigasi juga dibuka melalui mediasi dan badan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam pelaksanaannya, prosedur pengaduan yang seharusnya disampaikan kepada MKDKJ juga tidak sepenuhnya diikuti. Sebagian perkara medik langsung diproses sebagai perkara gugatan perdata dan sebagian lainnya diproses secara pidana. Kajian yuridis normatif menyimpulkan bahwa inkonsistensi dalam ketiga Undang-undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga perlu disempurnakan. Seiring dengan berlakunya UU tentang Tenaga Kesehatan, khususnya yang berkenaan dengan perubahan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, eksistensi MKDKl perlu diperkuat dan diberdayakan secara optimal. Dengan status independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, kedudukan MKDKl harus menjadi primus inter pares dengan tugas melaksanakan pemeriksaan ditingkat pertama atas dugaan pelanggaran oleh dokter dan mengenakan sanksi disiplin. Untuk itu, kewenangannya perlu diperluas dan diperjelas, keanggotaannya diperkuat dan sarana dan prasarana serta kebutuhan anggarannya didukung secara memadai.