Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pajak fiktif Pajak Pertambahan Nilai dapat terjadi dan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi kasus tindak pidana Pajak Fiktif Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan secara Undang-Undang dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana yang dapat dibebankan kepada perseroan terbatas atas tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui pelaksanaan pertanggung jawaban pidana direksi sebagai perwakilan atau representasi dari perseroan terbatas atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perseroan terbatasHasil Penelitian menunjukkan tindak pidana pajak fiktif PPN dapat terjadi karena adanya adanya kemungkinan atau kesempatan dan Rationalization yang merupakan celah untuk mencari pembenaraan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perpajakan. Mekanisme pengreditan Pajak Masuk dan Pajak Keluaran yang digunakan oleh PPN memberikan ide untuk melakukan kecurangan bagi sebagian orang dengan cara memanipulasi transaksi, baik transaksi barang yang terjadi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) maupun dalam transaksi ekspor. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menciptakan suatu keadaan supaya Pajak Masuk jumlahnya lebih besar dari Pajak Keluar, sehingga akibat yang akan ditimbulkan adalah kondisi kelebihan pembayaran PPN. Selain itu, pengawasan dan pencegahan yang sangat minim dilakukan oleh direktorat perpajakan membuat kejahatan ini sulit untuk di deteksi, hal ini tidak lepas dari sistem ketaatan sukarela yang dianut oleh sistem pajak di Indonesia. Upaya Yang telah di lakukan pemerintah untuk mengurangi kasus PPN fiktif adalah dengan melaksanakan pengawasan melalui sistem konfirmasi secara manual melalui audit perusahaanoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan alamat domisil dimana Wajib pajak mendaftarkan dirinya. Akan tetapi, pemeriksaan manual ini menjadi sesuatu yang harus apabila salah satu perusahaan yang bekerjasama melakukan restitusi pajak kepada pemerintah. Proses konfirmasi faktur pajak dapat dilakukan secara sistem elektronik dengan menggunakan jaringan intranet melalui aplikasi PK-PM. Sistem ini dapat membantu mempercepat proses konfirmasi PPN, akan tetapi sistem ini masih menyimpan potensi masalah terutama apabila pengendalian internal teknologi informasi kurang baik. DitJen Pajak telah melakukan berbagai pembenahan. Pertama, diperkenalkannysa sistem e-SPT. Dengan sistem ini, proses perekaman manual sama sekali dihilangkan. Kedua, DirJen Pajak memperkenalkan sistem pemberian nomor faktur pajak yang dapat berupa nomor dan Bar Code. Sistem elektronik ini menggantikan penomoran yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, pengawasan atas peredaran faktur pajak otomatis akan lebih bisa terkontrol.