Pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berdampak pada kehidupan pekerja dan keluarganya dengan hilangnya penghasilan, sehingga UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pengusaha, pekerja dan pemerintah mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, dan prosedur pemutusan hubungan kerja diatur secara tegas, harus melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Pengadilan Hubungan Industrial. Mekanisme penyelesaian perselisihannya diatur UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang proses PHK pada perselisihan antara PT. Mega Central Finance/MCF selaku Pengusaha dengan Hermanto Hermanus Sihombing selaku pekerja, dan membahas penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan PHK yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung No. 685K/Pdt.Sus-IX/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-terapan yang sifatnya deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni bahan hukum primer berupa UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. MA No. 685K.Pdt.Sus-PHI/2016 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 685K/Pdt.Sus-IX/2016, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yang dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan cara berpikir deduktif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Mega Central Finance/MCF selaku Pengusaha terhadap Hermanto Hermanus Sihombing selaku pekerja, bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 161 ayat (3) UUK. Penerapan hukum perselisihan telah sesuai ketentuan UU PPHI, hanya jangka waktu pemeriksaan di MA belum terpenuhi. Alasan dan tata cara kasasi tidak diatur dalam UU PPHI, sehingga digunakan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung; Penerapan UUK mengenai hak-hak normatif pekerja akibat PHK didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 161 ayat (3) UUK, sedangkan mengenai upah proses Majelis Hakim mendasarkan nilai keadilan dan mengenyampingkan Putusan MK No. 37/PUU-IX/2016.