Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tanggung jawab perusahaan outsourcing terhadap pekerja outsource apabila terjadi perselisihan akibat perbuatan pekerja outsource yang merugikan perusahaan pemberi pekerjaan, serta mekanisme penyelesaiannya.Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data denganstudi kepustakaan dan studi dokumen perjanjian di TelkomProperty, yakni Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual,metode analisisnya adalah kualitatif. Hasil penelitian, apabila terjadi perselisihan dalam PPJP akibat perbuatanpekerja outsource yang merugikan perusahaan pemberi pekerjaan atau pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, sedangkan apabila dalam PKWT yang bertanggung jawab adalah pekerja outsource, bukan perusahaan outsourcing. Mekanisme penyelesaian perselisihan dalam PPJP dilakukan melalui Peradilan Umum, sedangkan dalam PKWT berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu melalui bipartit, mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial.