Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Advokat sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan mengetahui keharusan penggunaan Jasa Hukum Advokat dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara jelas tentang hal yang terkait dengan objek yang diteliti dalam hal Peran dan Keharusan penggunaan jasa Advokat dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yaitu bahwa kedudukan Advokat merupakan suatu peranan penting agar dapat diterimanya Permohonan Pailit atau PKPU di Pengadilan Niaga dan apabila pengajuan permohonan pailit atau PKPU tidak dapat diterima, di Pengadilan Niaga karena dianggap tidak memenuhi syarat mutlak yang berlaku. Perwakilan dengan menguasakan Advokat tidak diwajibkan bagi pemohon pailit seperti Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan dan Kejaksaan. Penggunaan Jasa Hukum Advokat ada dalam hal mengajukan suatu permohonan pailit, permohonan yang diajukan tersebut harus memenuhi syarat formil dengan diwakili oleh Advokat dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Permohonan Pailit atau PKPU tidak dapat dilakukan oleh perseorangan (pribadi) tanpa adanya bantuan jasa hukum dari seorang Advokat. Permohonan pailit yang diajukan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang ada. Advokat dalam proses penyusunan permohonan akan menyiapkan bukti pada tahap pengajuan permohonan. Hal tersebut mengingat perlu adanya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa debitor tersebut memiliki utang terhadap kreditor yang lainnya