Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dipailitkan, menganalisis akibat pailit terhadap aset perusahaan dan menganalisis implementasi perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi pailit.Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekataan yuridis normatif.Perlidungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang dinyatakan pailit melalui Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah dengan membantu proses pengembalian dana yang ditanam oleh pemegang polis asuransi dalam bentuk premi dengan menggunakan harta pailit perusahaan asuransi, dimana pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan perusahaan asuransi menyebabkan perusahaan kehilangan haknya. Salah satunya adalah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta pailitnya. Harta pailit yang dimaksud adalah seluruh aset perusahaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan, seharusnya pemegang polis dapat segera menerima pembayaran sejumlah preminya dari perusahaan asuransi pailit melalui penjualan harta pailit namun pada kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terdapat beberapa tindakan menyangkut harta pailit yang bermaksud untuk merugikan pemegang polis. Tindakan tersebut dilakukan oleh kreditor dan debitor. Dimana dana dari pemberesan harta pailit yang seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi hak pemegang polis asuransi, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi kurator dan debitor. Selain itu, pemegang polis yang telah mendaftarkan dokumennya kepada kurator sampai pada bulan April 2017 belum menerima pembayaran. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pemegang polis belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.