Kewenangan camat membuat surat keterangan kepemilikan tanah dalam kaitannya dengan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta

Pramahesti, Anisa (2019) Kewenangan camat membuat surat keterangan kepemilikan tanah dalam kaitannya dengan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (677kB)
	Text (Abstract) abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (528kB)
	Text (ToC) toc.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (251kB)
	Text (Chapter 1) chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (288kB)
	Text (Chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (393kB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (360kB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (235kB)
	Text (Bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (265kB)

Abstract

currently there is still a sub-district head who issues a letter of release of land rights, giving rise to legal issues related to its legality. This study uses a normative juridical method so that the data collection used is secondary data. The results of this study that the authority of the sub-district head in making the release of land rights for private interests has been revoked since the issuance of Law number 22 of 1999 concerning regional government, so that the authority of the camat is delegative from the regional head, where none of the provisions states authorized to sign a letter of release of land rights. Therefore the statement of the release of land rights number 593/207 / Cileungsi / 2015 and a statement of release of land rights number 593/2018 / Cileungsi / 2016 signed by the sub-district head H. Ade Yana Mulyana is an act that is beyond his authority, so that the based on this imperfect authority means that the decision is not lawful. The legal consequences of the existence of a certificate of ownership of land rights issued by the sub-district head in relation to the release of land rights are the loss of legal certainty towards the regulations governing the authority of the sub-district head. Apart from that, the certificate of ownership of land rights issued by the sub-district head is only valid as an underhanded letter and not an authentic deed, so that there is no legal certainty. / saat ini masih terdapat camat yang mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan legalitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sehingga dengan pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa kewenangan camat dalam pembuatan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta telah dicabut sejak terbitnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sehingga kewenangan yang dimiliki camat bersifat delegatif dari kepala daerah, dimana tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan camat berwenang menandatangani surat pelepasan hak atas tanah. Oleh karena itu surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 593/207/Cileungsi/2015 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 593/2018/Cileungsi/2016 yang ditandatangani oleh camat H. Ade Yana Mulyana merupakan suatu tindakan diluar kewenangannya, sehingga keputusan yang berdasarkan kewenangan yang kurang sempurna ini berarti keputusan tersebut tidak sah menurut hukum. Akibat hukum terhadap adanya surat keterangan kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh camat dalam kaitandengan pelepasan hak atas tanah adalah hilangnya marwah kepastian hukum terhadap peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan camat. Selain daripada itu, surat keterangan kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh camat hanya berlaku sebagai surat dibawah tangan saja dan bukan merupakan akta otentik, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang akibat lainnya adalah tidak dapat dijadikan syarat formal pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan.

Actions (login required)

View Item